Esai: AM Iqbal Parewangi
(Penulis buku “Mendidik Anak di Era Zettabyte”. Pendiri Bimbel plus Penyadaran GAMA College dan e-Learning Platform GenCendekia. Ketua Badan Kerjasama Parlemen DPD RI 2014-2019)
Skor TKA memang muncul dalam hitungan menit setelah ujian selesai. Tetapi kemampuan yang diukurnya dibangun bertahun-tahun. Tantangan sekolah bukan sekadar menaikkan angka, melainkan menciptakan proses yang membuat angka itu memiliki makna.
BAYANGKAN seorang anak duduk di depan komputer. Di sudut layar ada penghitung waktu. Sebuah teks muncul, lalu beberapa pertanyaan. Pada soal lain, angka-angka harus diterjemahkan menjadi hubungan matematis. Ia tahu bahwa waktu terus berkurang. Ia boleh kembali ke soal sebelumnya, tetapi keputusan tetap harus dibuat: membaca lagi, menghitung ulang, atau berpindah.
Kita mungkin melihat adegan itu sebagai sebuah tes.
Padahal yang sedang duduk di depan komputer itu bukan hanya seorang anak. Di belakangnya berdiri seluruh ekosistem pendidikan yang membentuknya: guru yang mengajar, buku yang dibaca, kebiasaan bernalar yang dibangun, orang tua yang mendukung, cara sekolah melakukan evaluasi, kualitas latihan, bahkan keputusan kepala sekolah berbulan-bulan sebelumnya.
Karena itu, Tes Kemampuan Akademik (TKA) sejatinya tidak dimulai ketika timer menyala. Ia dimulai jauh sebelumnya.
DATA awal pelaksanaan TKA memberi alasan cukup kuat untuk memikirkan hal ini dengan serius. Pada TKA SMA/SMK/MA 2025, rerata nasional Bahasa Indonesia tercatat 55,38, Matematika 36,10, dan Bahasa Inggris 24,93. Untuk Matematika, 44,71 persen peserta berada dalam kategori “kurang”.
Pada TKA SD/MI dan SMP/MTs 2026, pola serupa terlihat: rerata Bahasa Indonesia masing-masing 60,14 dan 60,83, sedangkan Matematika hanya 43,41 dan 40,34. Kemendikdasmen sendiri membaca temuan itu sebagai sinyal perlunya penguatan kemampuan berpikir logis, penalaran matematika, dan pemecahan masalah.
Angka-angka itu mudah mengundang kepanikan. Tetapi kepanikan adalah respons terburuk terhadap sebuah alat ukur.
TKA bukan Ujian Nasional yang menentukan kelulusan. Pemerintah merancangnya sebagai asesmen terstandar atas capaian akademik individu, sekaligus salah satu sumber informasi untuk memperbaiki pembelajaran dan menjaga objektivitas ketika capaian murid dari sekolah berbeda perlu dibandingkan.
Dengan kata lain, TKA lebih berguna sebagai cermin daripada sebagai palu hakim.
Masalahnya, kita sering memperlakukan cermin dengan cara yang keliru. Ketika hasilnya tidak menyenangkan, ada kecenderungan menyalahkan anak, mencari trik tercepat menaikkan skor, atau memperbanyak jam latihan menjelang ujian. Kita kemudian mengubah pendidikan menjadi perlombaan mengerjakan soal.
Kritik terhadap kecenderungan seperti ini sah. Pendidikan memang tidak boleh direduksi menjadi skor. Sekolah harus membentuk karakter, iman, kreativitas, kepemimpinan, empati dan kemampuan hidup bersama. Seorang anak dengan nilai matematika 100 belum tentu menjadi manusia yang bijaksana.
Tetapi dari sini kita juga tidak boleh melompat pada kesimpulan sebaliknya: karena pendidikan lebih luas daripada tes, maka kompetensi akademik boleh dianggap sekunder.
Itu juga keliru.
Anak yang berkarakter baik tetap membutuhkan kemampuan membaca dengan kritis. Anak yang saleh tetap membutuhkan nalar. Anak yang berempati tetap perlu memahami angka. Di dunia yang dijejali informasi, kemampuan membedakan fakta, inferensi dan manipulasi justru semakin dekat dengan persoalan moral.
Pilihan kita bukan karakter atau kompetensi. Pendidikan yang baik harus menghasilkan keduanya.
MUHAMMADIYAH mempunyai alasan historis untuk memahami hal ini. Karena bahkan sebelum Muhammadiyah berdiri pada 1912, Kyai Ahmad Dahlan telah mendirikan sekolah pada 1 Desember 1911. Eksperimen pendidikannya berusaha mempertemukan ilmu agama dengan pengetahuan umum yang pada zamannya sering ditempatkan dalam dua dunia berbeda.
Lebih dari seabad kemudian, sejarah menghadirkan guratan yang menarik. Kebijakan TKA berkembang ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dijabat Abdul Mu’ti, yang pada saat yang sama merupakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah periode 2022–2027. Ini tentu bukan alasan sekolah Muhammadiyah meminta privilese. Justru sebaliknya: sebuah gerakan yang sejak kelahirannya menempatkan pendidikan sebagai instrumen tajdid semestinya merasa mempunyai tanggung jawab moral lebih besar untuk menunjukkan apa arti mutu pendidikan.
Tetapi mutu tidak dihasilkan oleh slogan.
Itu yang saya alami pada 1984–1985, ketika nyantri di pondok pesantren Mu’allimin Muhammadiyah di Yogya. Untuk mempersiapkan Ebtanas dan Sipenmaru, saya gunakan waktu sekitar 15 bulan. Hampir setiap try out yang dapat saya ikuti, saya ikuti. Soal matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saya kerjakan berulang-ulang. Hasilnya, nilai Ebtanas saya tertinggi di antara siswa dari empat madrasah/pesantren dalam satu penyelenggaraan dan kemudian diterima pada pilihan pertama, Fisika UGM.
Kalau pengalaman itu hendak diringkas menjadi tiga kata, mudah sekali: Latihan! Latihan! Latihan!
Tetapi setelah puluhan tahun berkecimpung dalam dunia pendidikan, saya justru merasa tiga kata itu belum cukup. Latihan yang buruk hanya membuat kesalahan menjadi kebiasaan.
Yang dibutuhkan adalah latihan yang menghasilkan umpan balik: mengerjakan, mengetahui kesalahan, memahami penyebabnya, memperbaiki, lalu mencoba kembali. Bukan sekadar try out demi mendapatkan angka.
Di sinilah perlunya cara melihat asesmen. Bayangkan dua laporan. Laporan pertama mengatakan: “Nilai Sriwulan 52.” Laporan kedua mengatakan: “Sriwulan cukup kuat pada pemahaman dasar, tetapi kehilangan banyak poin pada aplikasi dan penalaran. Ia juga menghabiskan terlalu banyak waktu pada dua stimulus pertama.”
Keduanya berbicara tentang anak yang sama. Tetapi hanya laporan kedua yang benar-benar membantu guru memutuskan apa yang harus dilakukan besok pagi.
Itulah perbedaan antara score dan insight.
Sekolah yang serius terhadap mutu semestinya membangun siklus: diagnosis, latihan, asesmen, analisis, perbaikan, lalu asesmen kembali. Teknologi CAT dapat membuat siklus itu lebih cepat dan presisi. Pelaksanaan TKA sendiri berlangsung berbasis komputer, sehingga familiaritas siswa dengan lingkungan digital juga merupakan bagian wajar dari persiapan—bukan untuk mengakali tes, melainkan agar kemampuan akademik tidak tertutup oleh kepanikan menghadapi medium yang asing.
Sekolah tentu tidak harus membangun semuanya sendiri. Bank soal yang terkalibrasi, platform CAT, analitik, simulasi dan pendampingan dapat dikerjakan melalui kemitraan profesional. Tetapi ukuran kemitraannya tidak boleh sekadar harga paket atau kedekatan personal. Pertanyaannya harus selalu sama: apakah ini membantu sekolah memahami dan meningkatkan kemampuan anak dengan lebih baik?
Pada akhirnya, bahaya terbesar TKA bukanlah nilai yang rendah. Bahaya yang lebih besar adalah nilai rendah yang tidak mengubah apa pun.
Jika angka 36 dalam Matematika hanya menjadi bahan berita, kita kehilangan kesempatan. Tetapi bila angka itu membuat sekolah memperbaiki pembelajaran, guru membaca miskonsepsi dengan lebih teliti, kepala sekolah menggunakan data untuk mengambil keputusan, dan siswa memperoleh latihan yang lebih bermutu, sebuah tes telah menjalankan fungsi pendidikan yang jauh lebih penting daripada menghasilkan ranking.
DI hari-hari jelang Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan, ada baiknya kita mengingat bahwa setiap generasi punya bentuk kemerdekaannya sendiri. Dahulu bangsa ini berjuang membebaskan tanah air. Hari ini sekolah turut berjuang membebaskan generasi dari ketidakmampuan membaca, bernalar, memecahkan masalah dan menentukan masa depannya sendiri.
TKA bukan tujuan dari perjuangan itu. Ia hanya salah satu cermin di perjalanan. Tetapi cermin yang jujur mempunyai satu kegunaan penting: ia memaksa kita berani melihat apa yang selama ini mungkin tidak ingin kita lihat.
Dan bagi seorang pendidik, keberanian terbesar bukanlah menuntut anak memperoleh angka yang lebih tinggi. Keberanian terbesar adalah bersedia memperbaiki sistem yang menghasilkan angka itu.